Kebijakan Gubernur Jenderal Herman William Daendels

Herman William Daendels adalah salah seorang gubernur jenderal yang pernah memerintah di Indonesia/Hindia Belanda pada tahun 1808-1811. Daendels dikenal sebagai Gubernur Jenderal “bertangan besi” karena menerapkan disiplin tinggi serta keras. Ia ditunjuk oleh Napoleon Bonaparte untuk mempertahankan Hindia Belanda dari ancaman Inggris. Pengalaman Daendels dalam memerintah dan militer membuatnya ditunjuk untuk memerintah di Jawa. Sebagai seorang revolusioner, Daendels sangat mendukung perubahan-perubahan liberal. Beliau juga bercita-cita untuk memperbaiki nasib rakyat dengan memajukan pertanian dan perdagangan. Akan tetapi, dalam melakukan kebijakan-kebijakannya beliau bersikap diktator sehingga dalam masa pemerintahannya yang singkat, yang diingat rakyat hanyalah kekejamannya. Pembaruan-pembaruan yang dilakukan Daendels dalam tiga tahun masa jabatannya di Indonesia adalah sebagai berikut.

a)      Bidang Birokrasi Pemerintahan

1)      Dewan Hindia Belanda sebagai Dewan Legislatif Gubernur Jenderal dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasihat.

2)      Pulau Jawa dibagi menjadi 9 Prefektuur dan 31 kabupaten. Setiap prefektuur dikepalai seorang prefek(residen) langsung di bawah Wali Negara. Setiap residen membawahi beberapa bupati.

3)      Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda. Mereka mendapat penghasilan dari tanah dan tenaga sesuai dengan hukum adat.

b)      Bidang Hukum dan Peradilan

1)      Daendels membentuk 3 jenis pengadilan:

b.1) Pengadilan untuk Eropa.

b.2) Pengadilan untuk Pribumi.

b.3) Pengadilan untuk Timur Asing.

Pengadilan untuk pribumi ada di setiap prefektuur dengan prefek sebagai ketua dan para bupati sebagai anggota. Hukum ini diterapkan di wilayah kabupaten, sedangkan di wilayah prefektuur seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya diberlakukan hukum Eropa.

2)      Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, begitu juga untuk orang Eropa. Namun ternyata, Daendels sendiri melakukan korupsi dalam penjualan tanah kepada swasta.

c)      Bidang Militer dan Pertahanan

1)      Tujuan memerintahnya Daendels di Indonesia adalah untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, maka Daendels melakukan usaha-usaha berikut:

c.1)Membangun jalan raya pos (Anyer-Panarukan) untuk kepentingan militer sekaligus ekonomi

c.2)Meningkatkan jumlah pasukan perang dari 3,000 menjadi 20,000

c.3)Membangun pabrik senajat di Gresik dan Semarang. Hal ini dilakukan karena Belanda tidak lagi mendapat pasokan senjata akibat dari Blokade Inggris.

c.4)Membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon dan Surabaya.

d)      Bidang Ekonomi dan Keuangan

1)      Membentuk Dewan Pengawas Keuangan(Algemene Rekenkaer), dan memberantas korupsi besar-besaran.

2)      Mengeluarkan uang kertas.

3)      Memperbaiki gaji pegawai-pegawai.

4)      Monopoli perdagangan beras.

5)      Prianger Stelsel, Yaitu kewajiban bagi masyarakat Periangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman eksporer(seperti kopi).

6)      Pajak in natura (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (Verplichte Leverantie) yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan, bahkan ditingkatkan.

e)      Bidang Politik dan Sosial

1)      Rakyat dipaksa melakukan Kerja Rodi membuat jalan raya pos

2)      Menghapus upacara penghormatan kepada raja-raja, reside, sunan, sultan.

3)      Membiarkan berkembangnya perbudakan.

4)      Membuat jaringan pos distrik dengan kuda pos.

Untuk pembuatan jalan raya pos Anyer-Panarukan, dikatakan bahwa ketika Daendels datang sudah ada Jalan dari Anyer sampai Batavia. Kemudian pada masa pemerintahan Daendels dilanjutkan sampai ke Panarukan (Jawa Timur). Ketika pembuatan jalan di Sumedang, sempat terhenti karena batuan cadas yang menyulitkan para pekerja. ja. Ketika mengetahui hal ini, Daendels memerintahkan komandan pasukan zeni Brigadir Jenderal von Lutzow untuk mengatasinya. Berkat tembakan artileri, bukit padas berhasil diratakan dan pembangunan diteruskan hingga Karangsambung. Sampai Karangsambung, proyek pembangunan itu dilakukan dengan kerja upah. Para bupati pribumi diperintahkan menyiapkan tenaga kerja dalam jumlah tertentu dan masing-masing setiap hari dibayar 10 sen per orang dan ditambah dengan beras serta jatah garam setiap minggu. Juni 1808, dana 30,000 gulden yang Daendels siapkan ternyata tidak cukup. Kemudian, ia mengumpulkan semua bupati di pantai Utara Jawa. Daendels meminta bantuan dari para bupati dengan alasan bahwa pembagunan jalan ini harus dilanjutkan karena dibangun untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Para Bupati diperintahkan untuk menyediakan pekerja dengan mencurahkan tenaganya untuk pembangunan jalan ini. Para Bupati diminta menyediakan upah juga untuk para pekerja ini.

Lalu, kepadaraja-raja Jawa ia bertindak keras, namun kurang strategis sehingga para raja menyimpan dendam kepadanya.  Di mata Daendels, semua raja pribumi harus mengakui raja Belanda sebagai junjungannya dan minta perlindungan kepadanya. Maka kemudian Daendels mengubah jabatan pejabat Belanda di kraton Solo dan kraton Yogya dari residen menjadi minister. Minister tidak lagi bertindak sebagai pejabat Belanda tapi sebagai wakil raja Belanda dan juga wakilnya di kraton Jawa. Daendels membuat peraturan tentang perlakuan raja-raja Jawa kepada para Minister di kratonnya. Jika pada zaman VOC para residen Belanda diperlakukan sama seperti para penguasa daerah yang menghadap raja-raja Jawa, dengan duduk di lantai dan mempersembahkan sirih sebagai tanda hormat kepada raja Jawa, Minister tidak layak lagi diperlakukan seperti itu. Minister berhak duduk sejajar dengan raja, memakai payung seperti raja, tidak perlu membuka topi atau mempersembahkan sirih kepada raja, dan harus disambut oleh raja dengan berdiri dari tahtanya ketika Minister datang di kraton. Ketika bertemu di tengah jalan dengan raja, Minister tidak perlu turun dari kereta tetapi cukup membuka jendela kereta dan boleh berpapasan dengan kereta raja. Meskipun di Surakarta, Sunan Paku Bowono IV menerima ketentuan ini, di Yogyakarta Sultan Hamengku Bowono II tidak mau menerimanya. Daendels harus menggunakan tekanan agar Sultan Yogya bersedia melaksanakan aturan itu. Tetapi dalam hati kedua raja itu tetap tidak terima terhadap perlakuan Daendels ini. Jadi ketika raja Inggris datang, para raja-raja tersebut bekerja sama dengan Inggris untuk mengkhianati orang Belanda.

Tahun 1811, ia ditarik, dipanggil pulang ke Eropa oleh Louis Bonaparte karena merasa cukup dengan kerjanya di Indonesia, dan dikirim untuk perang ke Rusia sebagai pemimpin kesatuan Wutemberg tahun 1812.